Oleh, Jihan Samad (Sekjend BEM FKIP Unkhair Ternate)
Sejarah panjang pendidikan di masa kelam tidak menjadi pembelajaran untuk kita sebagai bangsa yang pernah di jajah oleh bangsa Asing. Padahal lembaran-lembaran sejarah masih tersusun rapih, bahkan kita masih merasakan tekanan dalam setiap diri bahwa kita pernah di jajah dan bahkan masih di jajah sampai hari ini. Jangan sesekali menormalisasi masalah pendidikan, jika tidak kita akan mengalami hal yang sama di masa pendudukan Jepan pada 1943 yang lalu.
Karena ketertinggalan pendidikan inilah, kolonial Jepang memanfaatkan akan hal itu untuk memperdaya perempuan pribumi dengan janji-janji manis akan menyekolahkan perempuan di Tokyo/Jepang. Padahal perempuan-perempuan yang dibawa Kolonial Jepang menggunakan kapal itu ditawan untuk dijadikan pemuas nafsu bagi Tentara Jepang. Silakan baca buku Karya Promoedya Ananta Toer, Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di beberapa hari kemarin ada kebijakan Presiden yang diliris oleh media kompas, presiden memerintahkan untuk penghapusan beberapa program studi di perguruan tinggi yang tidak sejalan dan relevan dengan industri. Ini membuktikan bahwa, pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan pasar investor asing untuk memperdaya rakyat pribumi dibandingkan mencerdaskan warga Negara.
Belum lagi biaya pendidikan yang terus dipangkas untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah, hal ini semakin memperparah keberpihakan pemerintah untuk memperioritaskan pendidikan.
Padahal, sudah tertulis jelas dalam catatan sejarah dunia bahwa, buta huruf tidak akan pernah menyelamatkan manusia dari keterpurukan, kemiskinan, dan bahkan sampai ketingkat membunuh sesama manusia bisa dianggap hal yang lumrah. Ini tidak boleh terjadi dan dibiarkan, sebab kita akan mengulangi sejarah yang sama di masa kelam.
Masalah pendidikan harus dilihat dengan kacamata kemanusiaan, jika tidak ia akan jatuh ke jurang hampa tanpa arah. Karena pendidikan adalah hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkannya, maka negara berkewajiban untuk mencerdaskan setiap warga negaranya.
Kenapa masalah pendidikan harus dilihat menggunakan kacamata kemanusiaan, karena jika tidak maka pendidikan akan berakhir pada produksi tenaga produktif untuk menjadi alat bagi kapitalis. Hal ini’lah yang menjadi tantangan bagi negara untuk mengembalikan arah pendidikan ke arah yang benar. Dan tidak menganggap warga negara sebagai alat produksi yang sewaktu-waktu akan dipakai untuk berkerja demi akumulasi kapital untuk kapitalis.
Jika pemerintah tidak benar-benar serius untuk menyelesaikan masalah pendidikan di bangsa ini, maka jangan pernah berharap untuk menuju Indonesia emas 2045.
Komentar