TERNATE, — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara (Malut) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran desa dalam kegiatan retret kepala desa se-Halmahera Selatan (Halsel) di Jatinangor, Jawa Barat, pada Oktober 2025. Kamis, 10/9/2026
Fungsionaris BADKO HMI Malut, Ardian Sagaf, meminta Kejati Malut melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Halsel, Muh. Zaki Abdul Wahab, S.H., M.H., yang disebut-sebut berkaitan dengan pengumpulan anggaran kegiatan tersebut.
Ia mengatakan dugaan persoalan tersebut berkaitan dengan permintaan setoran sebesar Rp25 juta kepada masing-masing dari 249 kepala desa di Halsel. Jika dikalkulasikan, total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp6,2 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Ketua APBDes Halsel dan dalam komunikasi itu turut mencantumkan nama Kepala Dinas PMD Halsel.
“Dana yang dikumpulkan kurang lebih Rp6,2 miliar dari 249 kepala desa. Kami mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme penganggarannya, terutama jika dana tersebut bersumber dari anggaran desa,” kata Ardian.
Ardian menilai, apabila benar anggaran desa digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut tanpa melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan sebagaimana mestinya, maka hal itu perlu diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Anggaran desa seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kebutuhan serta prioritas masyarakat desa. Karena itu, kami meminta Kejati Malut memeriksa seluruh proses mulai dari perencanaan, pengumpulan, sampai penggunaan dana tersebut,” tegasnya.
Ia menyebut kegiatan retret kepala desa perlu diperjelas sumber dan mekanisme pembiayaannya. Menurut BADKO HMI Malut, apabila kegiatan tersebut merupakan program pemerintah, maka perlu dipastikan sumber pembiayaan yang sah dan tidak membebani anggaran desa secara sepihak.
BADKO HMI Malut juga menyoroti belum adanya perkembangan yang dianggap signifikan terkait dugaan persoalan tersebut. Ardian mengklaim sejumlah elemen organisasi sebelumnya telah menyampaikan desakan kepada Kejati Malut agar persoalan tersebut ditindaklanjuti.
“Sudah hampir dua tahun persoalan ini bergulir, tetapi sejauh ini kami belum melihat adanya pemanggilan, pemeriksaan, atau klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut terkait,” ujarnya.
Menurut dia, Kejati Malut memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, termasuk menangani perkara tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, BADKO HMI Malut meminta institusi kejaksaan menunjukkan independensi dan tidak terpengaruh kepentingan politik maupun kekuasaan.
“Kami menguji integritas dan konsistensi Kejati Malut. Jangan sampai muncul asumsi di tengah masyarakat bahwa ada intervensi politik atau Kejati takut memeriksa pihak tertentu. Kami berharap institusi penegak hukum membuktikan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja,” katanya.
Lanjut Ardian, akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai penggunaan dana sekitar Rp6,2 miliar yang disebut berasal dari 249 desa.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu, tetapi meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi maupun tindak pidana dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kami meminta Kejati Malut segera memanggil dan meminta klarifikasi Kadis PMD Halsel, Muh. Zaki Abdul Wahab. Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau ditemukan dugaan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum,” tegas Ardian.
Ia juga meminta pihak Dinas PMD Halsel memberikan penjelasan mengenai dasar pengumpulan dana Rp25 juta per kepala desa, mekanisme penganggarannya, serta penggunaan keseluruhan dana tersebut.
“Dana desa diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, penggunaan dana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi,” pungkasnya.
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
Komentar